Belanda Minta Maaf, Penolakan Rakyat RI Meluas

Belanda Minta Maaf, Penolakan Rakyat RI Meluas - Belanda melayangkan permintaan maafnya atas kekejaman dan pembantaian terhadap rakyat Indonesia pada masa penjajahan. Namun kontroversi muncul usai Belanda melontarkan permintaan maaf itu.

Anggota Komisi I DPR RI M. Basri Sidehabi mengusulkan pembentukan tim panitia kerja (Panja) DPR untuk menengahi kontroversi permintaan maaf Pemerintah Belanda atas kekejaman dan pembantaian yang dilakukan tentara kolonial terhadap rakyat Indonesia. Kontroversi itu terkait aksi penolakan dan penentangan terhadap sikap Belanda tersebut.

"Kita sebaiknya tidak terburu-buru menentukan sikap resmi terhadap permintaan maaf Pemerintah Belanda tersebut. Karena kami bisa memahami alasan dari sikap Pemerintah Indonesia dan juga suara dari masyarakat yang menolak permintaan maaf tersebut," jelas Basri Sidehabi, dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Rabu (11/9/2013).

Dengan adanya 'panitia kerja', lanjut Basri, diharap ada penyelesaian terhadap nasib para janda maupun keluarga korban kekejaman Westerling tersebut secara komprehensif dan bermartabat tanpa didasari rasa belas kasihan.

Dengan begitu, ke depan terdapat kepastian dukungan baik dari segi status hukum maupun dukungan secara politik atau parlemen.

Menurut Basri, yang terpenting saat ini pihak Pemerintah Belanda secara resmi telah mengakui perbuatan kekejaman dan pembantaian yang dilakukan tentaranya di bawah pimpinan Raymond Pierre Westerling terhadap rakyat di sejumlah daerah di Indonesia.

"Dengan adanya pengakuan perbuatan keji tersebut, memang tidak cukup hanya sekedar meminta maaf saja. Tapi harus ada kelanjutan berupa penggantian atau kompensasi terhadap para keluarga korban kekejaman Westerling tersebut," jelasnya.

Rakyat Sulawesi selatan sendiri setiap 11 Desember memperingati hari korban 40 ribu jiwa. Bahkan warga kerukunan keluarga sulawesi selatan (KKSS) turut memperingatinya dengan kunjungan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Sebelumnya, sejarawan LIPI Anhar Gonggong mengimbau Pemerintah RI menolak permintaan maaf dari Belanda terkait peristiwa genosida yang dilakukan tentara Belanda di Sulawesi, yang dipimpin Raymond Pierre Paul Westerling saat agresi Belanda pada 1945 hingga 1950.

[ sumber ]