Wabah Jokowi, Di Jawa Timur Ada Deklarasi 'Pondok Jokowi Presiden Ku'
- Wabah 'cinta' Jokowi (Joko Widodo), ternyata merembet ke Jawa Timur,
khususnya di Surabaya. Bahkan, gonjang-ganjing soal Jokowi menjadi
peresiden 2014-2019, juga digemakan di Kota Pahlawan ini.
Buktinya, Rabu (4/9), di gedung lantai 3 museum Nahdlatul Ulama Jalan
Gayungsari Timur Nomor 35, Surabaya, sebuah kelompok masyarakat
mendeklarasikan diri sebagai pendukung setia Gubernur DKI Jakarta yang
diusung PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.
Di Museum NU ini, resmi dibentuk 'Pondok Jokowi Presiden Ku Jawa Timur'
atau disingkat 'Pondok JPK Jatim'. Menurut Sekretaris Dewan Koordinator
Daerah (DKP) JPK Jawa Timur, Hariyawan Nugroho, tujuan dibentuknya
organisasi ini untuk mendorong Jokowi menjadi presiden RI ke 7
menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Melihat rekam jejak Jokowi selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, kata
Hariyawan, mantan wali kota Solo itu layak menggantikan SBY sebagai
presiden. Sebab, Jokowi mampu membuat revolusi birokrasi seperti yang
diinginkan rakyat.
"Dengan terbentuknya Pondok JPK Jatim ini, kami akan mendorong PDIP agar
mau mencalonkan Jokowi sebagai presiden. Kami sangat optimis, PDIP mau
mendengarkan aspirasi ini. Tadi kami juga membuat sebuah petisi berisi
permohonan kepada Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri), selaku Ketua Umum
DPP PDIP agar bersedia mencalonkan Jokowi sebagai presiden," katanya
usai menggelar deklarasi, Rabu sore (4/9).
Lebih jauh dia menjelaskan, saat ini rakyat butuh sosok pemimpin seperti
Jokowi. "Jadi bukan Jokowi yang menginginkan, tapi rakyatlah yang
menginginkan dan butuh Jokowi," tegas dia.
Organisasi 'cinta' Jokowi yang baru saja dideklarasikan itu, sudah
memiliki kantong-kantong di 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur.
"Di Jawa Timur, akan menjadi pelopor daerah-daerah lain untuk membentuk
Pondok JPK. Tadi ada beberapa daerah yang juga kami undang dan meminta
untuk segera dilantik menjadi Pondok JPK di daerahnya masing-masing.
Secara nasional, nanti ada DKN, di tingkat provinsi ada DKD, sedang di
kabupaten dan kota ada Dewan Pelopor Kabupaten/Kota (DPK),"
ujarnya.[mtf]
[
sumber ]